SISTEM PEMBAGUNAN POLITIK

TUGAS KELOMPOK

SISTEM PEMBAGUNAN POLITIK

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Semester VII

Mata kuliah: Sistem Politik Indonesia

OLEH :

ADE PRIYATNA B

AGUS PRIYANTO

SURYANTO

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS PAMULANG

2015

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikumWr.Wb

            Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat serta HidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas kelompok dengan tepat waktunya. Penulis dalam penyusunan tugas mandiri ini mengajukan judul, “SISTEM HUKUM INDONESIA”.

Tugas kelompok Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Semester VII pada Mata Kuliah sistem hukum indonesia, Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pamulang.

Penulis banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dalam proses penulisan penyusunan tugas kelompok, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

Ø Tajudin Selaku dosen mata kuliah sistem hukum indonesia.

Ø Staf perpustakaan Universitas Pamulang, atas ketersediaan buku-buku  yang mendukung dalam penyusunan tugas mandiri ini

Ø Kedua orang tua yang telah memberikan dukungan baik secara moril maupun materil, sehingga selesainya penyusunan tugas mandiri ini.

Ø Semua teman-temanku jurusan Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan kelas 07PPKPB di ruang WT.F.011 terima kasih atas kerjasamanya selama ini, kalian menjadi sahabat terbaikku.

Ø Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu semoga kesuksesan menyertai kita semua.

Penulis menyimpulkan masih banyak kekurangan yang terdapat dalam penyusunan tugas kelompok ini. Oleh karena itu, penulis memohon kepada para pembaca untuk dapat memberikan tanggapan atau masukan yang sifatnya membangun perbaikan di masa mendatang. Akhir kata penulis berharap agar tugas kelompok ini berguna bagi semua pihak.

Wassalamu’alaikumWr.Wb.

Pamulang, Desember 2015

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.......................................................................................... i

KATA PENGANTAR....................................................................................... ii

DAFTAR ISI....................................................................................................... iv

BAB 1 PENDAHULUAN

A.      Latar Belakang Masalah..................................................................... 1

B.       Rumusan Masalah.............................................................................. 2

C.       Tujuan................................................................................................ 2

BAB II PEMBAHASAN

A.    KONSEP PEMBANGUNAN POLITIK.................................... 3

B.     DEFINISI-DEFINISI PEMBANGUNAN POLITIK................ 4

C.    RUANG LINGKUP PEMBANGUNAN POLITIK.................. 12

BAB III PENUTUP

A.    Simpulan........................................................................................... 14

B.     Saran................................................................................................ 14

DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 15

BAB I

PENDAHUKUAN

A.    LATAR BELAKANG MASALAH

Dunia ilmuan selalu lebih dekat dengan dunia berita utama surat kabar daripada yang didasari oleh para ilmuan itu sendiri maupun oleh orang awam. Perhatian yang akademis yang semakin bertambah besar terhadap masalah-masalah Negara baru dalam proses pembangunan politik lebih banyak diilhami oleh kejadian-kejadian politik dunia daripada oleh kemajuan-kemajuan dalam teori ilmu politik. Oleh kaena itu, dalam pengertian yang luas, konsep pembangunan politik pertama kali didefinisikan oleh para negarawan dan para pembuat kebijaksanaan umum, dan bukan oleh para sarjana. Keadaan pengetahuan kita saat ini, begitu juga kata-kata yang kita gunakan dalam membahas masalah pembangunan, mencerminkan kenyataan ini.

Berbicara tentang pembangunan politik, pertama berbicara tentang arti daripada pembangunan itu sendiri dan yang kedua pengungkapan arti politik dengan kaitannya terhadap pembangunan. Di dalam pembangunan politik mempunyai arti yang berbeda dengan politik pembangunan. Politik pembangunan mengandung pengertian tentang kebijakan-kebijakan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan, sedangkan pembangunan politik mengandung pengertian segala kegiatan yang dilakukan untuk mengubah suatu keadaan menjadi lebih baik, sehingga terwujudnya tingkat kehidupan masyarakat dan bangsa menjadi suatu bangsa yang modern, yang mampu berhubungan dengan baik secara nasional maupun internasional dan memperoleh kehormatan.

Seperti telah diketahui, politik menitik beratkan pada kekuasaan di dalam negara, hal ini dapat dipahami mengingat suatu negara akan hilang tanpa kekuasaan yang tegak, yang ada hanyalah tinggal masyarakatnya. Oleh karena itu, kekuasaan merupakan landasan yang sangat kuat untuk terwujudnya suatu negara dan pemerintahan. Pemerintah akan jatuh tanpa mempunyai kekuasaan.

B.     RUMUSAN MASALAH

1.      Apa konsep pembangunan politik?

2.      Apa definisi-definisi pembangunan politik?

3.      Apa ruang lingkup pembangunan politik?

C.     TUJUAN

1.      Mengetahui konsep pembangunan politik

2.      Mengetahui definisi-definisi pembangunan politik

3.      Mengetahui ruang lingkup pembangunan politik

BAB II

PEMBAHASAN

A.    KONSEP PEMBANGUNAN POLITIK

Menurut Hungtinton dan Dominguez (dalam Afan Gaffar, 1989) konsep pembangunan politik dikatakan mempunyai konotasi secara geografis, deveriatif, teologis dan fungsional:

1.      Pembangunan politik dalam konotasi geografis berarti terjadi proses perubahan politik pada Negara-negara sedang berkembang dengan menggunakan konsep-konsep dan metoda yang pernah digunakan oleh Negara-negara maju, seperti konsep mengenai sosialisasi politik, komunikasi politik dan sebagainya.

2.      Pembanguna politik dalam artri derivative dimaksudkan bahwa pembangunan politik merupakan aspek dan konsekuensi politik dari proses perubahan yang menyeluruh, yakni modernisasi yang membawa konsekuensi pada pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, peningkatan pendidikan, media masa, perubahan status sosial dan aspek-aspek lainnya.

3.      Pembangunan politik dalam arti teologis dimaksudkan sebagai proses perubahan menuju pada suatu atau beberapa tujuan dari sistem politik. Tujuan-tujuan itu misalnya mengenai stabilitas politik, integrasi politik, demokrasi, partisipasi, mobilisasi dan sebagainya. Juga termasuk didalamnya tujuan pembangunan suatu bangsa meliputi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan, demokrasi, stabilitas dan otonomi nasional. (Hungtington dalan Ramlan Surbakti, 1992)

4.      Pembangunan politik dalam makna fungsional diartikan sebagi suatu gerakan perubahan menuju kepada suatu sistem politik ideal yang ingin dikembangkan oleh suatu Negara misalnya Indonesia ingin mengembangkan sistem politik demokrasi konstitusional. Untuk hal ini MPR pada era reformasi telah melakukan amandemen UUD 1945 yang bertujuan untuk lebih memperkuat kedaulatan rakyuat atau lebih demokratis. Misalnya, Salah satu bagian dalam amandemen tersebut dapat dilihat pada pasal 6A, yang mengatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam suatu pasangan secara langsung oleh rakyat.

B.     DEFINISI-DEFINISI PEMBANGUNAN POLITIK

W. Pye (1966) berhasil mengumpulkan sepuluh defenisi mengenai pembangunan politik dalam bukunya “aspects of Political Develompment” dan telah diterjemahkan oleh para penulis Indonesia tersebut diatas sebagai berikut:

1.      Pembangunan Politik Sebagai Prasyarat Politik Bagi Pembangunan Ekonomi

Para ahli ekonomi telah menunjukan bahwa kondisi-kondisi sosial dan politik bisa memainkan peranan penting dalam menghambat atau meningkatkan pendapatan per kapita sehingga Pembangunan Politik dipandang sebagai keadaan masyarakat politik yang dapat memperlancar pertumbuhan ekonomi (Paul A. Baran, 1975) Akan tetapi dari segi pelaksanaan, pandangan demikian pada dasarnya cenderung bersifat negative, sebab lebih mudah menunjukan pada kita tentang keadaan sistem politik yang menghambat atau menghalangi jalannya pembangunan ekonomi dari pada menjelaskan bagaimana prestasi sistem politik merangsang pertumbuhan ekonomi. Sejarah telah menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung dalam aneka ragam sistem politik dengan berbagai kebijaksanaan umum yang ditempuh.

Kelemahan dari defenisi ini adalah adanya beberapa keberatan antara lain:

Ø  Keberatan serius terhadap pandangan tentang pembangunan seperti tersebut diatas bahwa ia tidak memusatkan perhatian pada kerangka teoritis yang bersandar pada asumsi-asumsi umum, sebab dalam beberapa hal, pandangan seperti ini hanya akan berarti bahwa pemerintah menempuh kebijakan yang tepat secara ekonomis rasional.

Ø  Keberatan lain terhadap pandangan Pembangunan politik ini adalah prospek pembangunan ekonomi makin suram di banyak Negara-negara miskin yakni perekonomian suatu masyarakat berjalan lebih lambat daripada pembangunan politik.

Ø  Ada pula keberatan bahwa masyarakat di bagian terbesar Negara-negara sedang berkembang memiliki perhatian utama yang jauh lebih besar dari pada sekedar kewajiban materi.

2.      Pembangunan politik sebagai ciri khas kehidupan politik masyarakat industri.

Konsep popular kedua mengenai pembangunan politik, yang juga dikaitkan dengan factor-faktor ekonomi, menyangkut pandangan abstrak mengenai jenis khas kehidupan politik yang mendasari masyarakat industri maju. Asumsinya adalah bahwa kehidupan masyarakat industri menciptakan tipe kehidupan politik tertentu yang kurang lebih umum yang dapat ditiru oleh masyarakat manapun, baik yang sudah menjadi masyarakat industri atupun yang belum. Menurut pandangan ini, masyarakat industri, baik yang demokratis ataupun bukan, menciptakan standar-setandar tertentu mengenai tingkah laku dan prestasi politik yang dapat menghasilkan keadaan pembangunan politik dan merupakan contoh dari tujuan-tujuan pembangunan yang cocok bagi setiap system politik.

Dengan demikian beberapa sifat khas dari pembanguna politik merupakan pola-pola tertentu dari tingkah laku pemerintahan yang “rasional” dan “bertanggung jawab”, yaitu: penghindaran dari tindakan gegabah yang mengancam kepentingan dari golongan masyarakat yang penting, kesadaran akan batas-batas kedaulatan politik, penghargaan terhadap nilai-nilai administrasi yang teratur dan prosedur hukum, pengakuan bahwa politik adalah suatu mekanisme pemecahan masalah dan bukannya tujuan itu sendiri, penekanan kepada program-program kemakmuran, dan terkhir, kesediaan untuk menerima partisifasi massa.

3.      Pembangunan Politik sebagai Moderenisasi Politik.

Pandangan bahwa pembangunan politik merupakan kehidupan politik yang khas dan ideal dari masyarakat industry berkaitan erat dengan pandangan bahwa pembangunan politik sama dengan moderenisasi politik. Negara-negara industry maju adlah membuat mode dan pelopor dalam hampir setia segi kehidupan sosial dan ekonomi, karena itu dapat dimengerti bila banyak orang yang mengharapkan bahwa lah seperti itu juga terjadi dalam dunia politik. Tetapi justeru penerimaan yang terlalu mudah atas pandangan ini mengundang tentangan dari kelompok yang mempertahankan relativisme kebudayaan, yang mempermasalhkan keberadaan dari identifikasi ciri-ciri masyarakat industry yaitu barat yang dipakai sebagai standard kontemporer dan universal bagi setiap kehidupan politik.

Walaupun demikian, dalam perkembangan sejarah dunia memang dapat ditelusuri pertumbuhan kebiasaan-kebiasaan dan bahkan norma-norma sosial yang semakin tersebar luas di dunia dan yang oleh orang umumnya dirasakan sebagai sesuatu yang harus diterima oleh setip pemerintah. Banyak dari standard-standard ini dapat ditelusuri kembali pada pembangkitan masyarakat industry dan pertumbuhan ilmu dan teknologi, tetapi sebagian besar daripadanya saat ini mempunyai dinamika sendiri. Partisipasi masa, misalnya, mencerminkan kenyataan sosial dari kehidupan masyarakat industri, tetapi juga telah dianggap sebagai hak mutlak dalam semangat pada zaman masa kini. Cita-cita lainnya seperti tuntutan hukum yang universal, penghargaan yang lebih diadasarkan pada prestasi daripada berdasrkan kelahiran, dan konsep- konsep umum mengenai keadilan dan kewarga negaraan, sekarang nampaknya memperoleh kedudukan yang tinggi dalam setiap kebudayaan, sehingga cukup beralasan untuk disebut sebagai standard yang universal bagi kehidupan politik modern.

4.      Pembangunan Politik Sebagai Operasi Negara-Bangsa.

Pembangunan politik merupakan suatu peroses melalui masyarakat-masyarakat yang hanya bentuknya saja merupakan Negara-bangsa dalam arti yang sebenarnya. Jelasnya pembangunan ini melibatkan pembangunan kapasitas untuk mempertahankan suatu tingkat ketertiban umum tertentu, untuk memobilisir sumber-sumber dalam usaha bersama, dan untuk membuat dan menopang ikatan-ikatan internasional. Jadi ukuran bagi pembangunan akan meliputi:

Ø  Pembentukan serangkaian lembaga-lembaga public tertentu yang merupakan prasarana penting bagi seluruh Negara-bangsa.

Ø  Pengungkapan secara tertib gejala nasionalisme ke dalam kehidupan politik.

Sehingga dapat dikatakan bahwa pembangunan politik adalah politik nasionalisme yang dijalankan dalam kerangka lembaga-lembaga Negara.

5.      Pembangunan Politik sebagai Pembanguna Administrasi dan Hukum.

Seperti yang telah kita ketahui dalam sejarah pengaruh Barat terhadap dunia, satu diantara tema-tema pokoknya adalah kepercayaan bangsa-bangsa Eropa bahwa dalam membina masyarakat politik yang harus didahulukan adalah tatanan hukum dan tatanan administrasi.

Tradisi ini memperkuat teori-teori masakini yang menyatakan bahwa pembentukan birokrasi yang efektif harus memperoleh prioritas utama dalam poros pembangunan. Dalam pandangan ini pembangunan administrasi dikaitkan dengan penyebaran rasionalitas, penguatan konsep-konsep hukum sekuler, dan peningkatan pengetahuan teknis dan keahlian dalam pengaturan kehidupan manusia.

6.      Pembangunan Politik sebagai Mobilitas dan Partisipasi Masa.

Pembangunan politik meliputi perluasan partisipasi masyarakat. Proses partsipasi ini berarti penyebarluasan proses pembuatan kebijakan. Karena pembangunan politik adalah menyangkut peran warga negara dalam bentuk kesetiaan barunya terhadap negara. Pemimpin dan pengikut merasa pembangunan politik makin berkualitas dilihat dari tingkat demonstrasi di seluruh negeri. Pembangunan politik memang menyangkut partisipasi warga negara. Namun yang harus juga dipikirkan adalah bahaya adanya emosionalisme warga negara yang diolah oleh demagog. Karenanya penting menyeimbangkan gelora, sentimen warga negara dengan tertib politik. Inilah proses demokrasi yang sesungguhnya.

7.      Pembangunan politik sebagai pembinaan demokrasi.

Hal-hal diatas membawa kita pada pandangan bahwa pembangunan politik adalah, atau seharusnya sama dengan, pembentukan lembaga-lembaga dan praktek-praktek demokratis dalam pandangan banyak orang tersirat banyak asumsi bahwa satu-satunya bentuk pembangunan politik yang bermakna adalah pembinaan demokrasi bahkan ada orang yang menekankan bahwa pentingnya hubungan ini dan berpendapat bahwa pembangunan baru bermakna bila dikaitkan dengan suatu ideology tertentu, apakah itu demokrasi, komunisme, ataupun totalitarisme. Menurut pandangan ini pembangunan dapat berarti bila dihubungkan dengan penguatan nilai-nilai tertentu. Dan berusaha untuk berdalih bahwa hal itu tidak relevan adalah sama dengan menipu diri sendiri.

8.      Pembangunan politik sebagai stabilitas dan perubahan teratur.

Banyak pada diri mereka yang merasa bahwa demokrasi itu tidak sesuai dengan pembangunan yang cepat memandang pembangunan hampir semata-mata dalam artian ekonomi dan tertib sosial. Komponen politik dari dari pandangan seperti itu biasanya terpusat pada konsep stabilitas politik yang berdasar kepada kapasitas untuk menyelenggarakan perubahan yang terarah dan teratur. Stabilitas yang hanya merupakan kemandegan dan dukungan sepihak atas status quo jelas bukan pembangunan, kecuali kalau alternative yang dihadapi adalah keadaan yang lebih buruk. Tetapi stabilitas dapat dihubungkan dengan konsep pembangunan dalam arti bahwa setiap bentuk kemajuan ekonomi dan sosial umumnya tergantung dari lingkungan yang lebih banyak memilikikepastian dan memungkinkan adanya perencanaan berdasar kepada prediksi yang cukup aman. (Karl W. Deutsch, 1963) Pandangan ini bisa diatasi pada bidang politik karena suatu masyarakat yang proses politiknya secara rasional dan terarah mampu melaksanakan dan mengendalikan perubahan sosial dan bukan hanya menanggapi saja. Jelas lebih maju dari pada msyarakat dimana proses politiknya menjadi korban kekuatan-kekuatan sosial dan ekonomi yang mengendalikan nasib rakyatnya. Kelemah dari sistem pembangunan politik ini adalah adanya keberatan-keberatan:

Ø  Banyak persoalan yang tak terjawab seperti berapakah kadar ketertiban yang diperlukan atau diinginkan dan untuk tujuan apakah perubahan sosial itu dilakukan.

Ø  Atau apakah menghubungkan stabilitas dengan perubahan adalah sesuatu yang hanya terjadi dalam impian orang-orang kelas menengah atau setidak-tidaknya dalam masyarakat yang jauh lebih baik keadaannya dari masyarakat yang terbelakang.

Ø  Menurut skala prioritas ada perasaan bahwa pemeliharaan ketertiban adalah suatu hal yang diperlukan dan diinginkan, tetapi hanya menempati urutan kedua, setelah kemampuan untuk bertindak.

9.      Pembangunan Politik Sebagai Mobilitas Dan Kekuasaan

Pandangan ini membawa kita pada konsep bahwa system-sistem politik dapat dinilai dari sudut tingkat atas kadar kekuasaan yang dapat dimobilisir oleh system itu.

Bila pembangunan politik diartikan sebagai mobilitas dan peningkatan kekuasaan dalam masyarakat, dapatkah kita membedakan antara tujuan pembangunan dengan cirri-ciri yang biasanya dilekatkan pada pembangunan. Banyak dari cirri-ciri ini yang dapat diukur, dank arena itu dapat disususn indeks-indeks pembangunan item-item dalam indeks seperti itu meliputi: pengaruh dan penetrasi media massa yang diukur berdasarkan sirkulasi surat kabar dan distribusi pemilikan radio, basisi perpajakan masyarakat, proporsi orang-orang yang duduk dalam pemerintahan dan distribusinya dalam berbagai kategori kegiatan, proporsi dari alokasi sumber-sumber untuk penidikan, pertahanan dan kesejahteraan sosial.

Pembangunan politik bagaimanapun juga punya hubungan erat dengan segi-segi perubahan sosial dan ekonomi yang lain. Hal ini memang benar, sebab setiap item yang mungkin relevan dalam menerangkan potensi kekuasaan suatu Negara tentu juga mencerminkan keadaan ekonomi dan tatanan sosialnya. Selanjutnya bisa ditambahkan argument bahwa tidak perlu dan tidak wajar untuk mencoba mengisolir sama sekali pembangunan politik dari bentuk-bentuk pembangunan yang lainnya.meskipun secara terbatas dunia plitik bisa dipisahkan dari masyarakat, namun pembangunan politik hanya bisa berjalan dalam konteks proses perubahan sosial yang multi dimensi dimana tidak ada bagia atau sector masyarakat yang terlalau jauh tertinggal.

10.  Pembangunan Politik dan Kesejahteraan Rakyat

Negara kita memiliki potensi untuk menjadi bangsa yang sejahtera dan maju. Pengalaman dari banyak negara lain meyakinkan kita bahwa tidaklah lama waktu yang diperlukan untuk menjadi negara bangsa yang sejahtera. Hanya dalam waktu 30 tahun, Korea Selatan yang semula bangsa feodal dan tradisional yang sistem ekonomi, politik, dan hukumnya runtuh akibat perang saudara di tahun 1950-1953, telah mampu menjadi negara modern yang sejahtera terutama sejak pemerintahan presiden Park Chung Hee, dan telah memperoleh penghormatan dunia dengan menjadi tuan rumah Olimpiade. Malaysia yang secara sosial budaya mirip kita, dan baru merdeka di tahun 1957, sekarang telah menjadi bangsa dengan GNP/kapita/tahun 4.000 dolar AS. Selain itu, untuk lebih mengangkat prestise bangsanya di mata dunia internasional, Malaysia telah membangun gedung yang beberapa tahun yang lalu merupakan gedung yang tertinggi di dunia.

Negara-negara yang mampu dalam waktu singkat membangun kemajuan dan kemakmuran bagi warganya itu, beberapa di antaranya harus melalui perubahan politik yang mendasar, semisal RRC sejak kepemimpinan Deng Xiao Ping dan Jiang Zemin. Pelajaran dari keberhasilan negara-negara di dunia ini, meyakinkan kita bahwa untuk membangun kesejahteraan yang tinggi di negara kita, diperlukan hadirnya kehidupan politik yang sehat dan penegakan hukum yang tegas. Salah satu unsur amat penting dalam pembangunan politik adalah pengembangan.

Agar Indonesia dapat memperoleh kemajuan dan kesejahteraan yang tinggi dalam waktu yang relatif pendek, diperlukan hadirnya kepemimpinan di berbagai jenjang, di tingkat nasional dan regional, yang unggul, yang mampu mengelola perubahan sekaligus diterima rakyat, yang mampu memobilisasi dan mengoptimalkan berbagai potensi yang tersedia, mampu menyusun program yang visioner yang tepat untuk masanya, dan melakukan langkah-langkah yang konsisten di bawah epemimpinan yang bukan hanya berwibawa, tetapi juga tepercaya, amanah, dan mampu menumbuhkembangkan kematangan dan kesiapan rakyat untuk berubah. Untuk itu, pada setiap jenjang pemilihan pemimpin, perlu dibuka seluas-luasnya pintu bagi masuknya kader-kader bangsa yang terbaik untuk dapat dipilih langsung oleh rakyat secara demokratis

C.    RUANG LINGKUP PEMBANGUNAN POLITIK

Dalam ruang lingkup pembangunan politik ini terbagi dalam 10 katagori (Pembangunan sistem politik, Pembangunan ideologi politik, Pembangunan komunikasi politik, Pembangunan sistem pemilihan umum, Pembangunan partisipasi masyarakat, Pembangunan pers, Pembangunan aparat administrasi pemerintahan sebagai penyelenggara politik, Pembangunan nasionalisme politik, Pembanguna manajemen politik). Namun dalam pembahasan ini akan mengulas:

1.      Pembangunan sistem politik

Pembangunan sistem politik sesuai dengan pedoman pancasila dan UUD 1945 yang mengembangkan sistem politik demokrasi pancasila.Sistem politik demokrasi pancasila harus mampu melindungi dan mengembangkan bidang politik indonesia,bidang sosial ,serta bidang ekonomi .

2.      Pembangunan ideologi politik

Di dalam mengusahakan pembangunan Ideologi politik yang berdassarkan kepada Pancasila dan UUD 1945, maka diperlukan adanya penganalisaan sehingga terdapat suatu peerbedaan yang jelas antara Ideologoi Komunis dengan Ideologi Pancasila, dan antara Ideologi Liberalisme dengan Ideologi Pancasila.

3.      Pembangunan nasionalisme politik

Arti nasionalisme dalam buku Nationalism and History mengemukakan bahwa Nasionalisme ialah kesetiaan dari pada setiap individu atau bangsa di tujukan kepada kepribadian bangsa.

Adapun fungsi nasionalisme menurut Prof. Hertz yaitu untuk menyatukan seluruh kekuatan politik sosial, ekonomi dan budaya dari pada suatu bangsa; Menghilangkan dominasi asing atau yang bersifat asing di dala politik, sosial, ekonomi dan budaya; Mempertahankan keaslian dari pada bangsa itu di dalam politik, sosial, ekonomi dan budaya dari pada bangsa itu sendiri; Serta mengusahakan pengaruh di dunia Internasional.

BAB III

PENUTUP

A.    SIMPULAN

1.      KONSEP PEMBANGUNAN POLITIK

a.       Pembangunan politik dalam konotasi geografis berarti

b.      Pembanguna politik dalam artri derivative

c.       Pembangunan politik dalam arti teologis

2.      DEFINISI-DEFINISI PEMBANGUNAN POLITIK

a.       Pembangunan Politik Sebagai Prasyarat Politik Bagi Pembangunan Ekonomi

b.      Pembangunan politik sebagai ciri khas kehidupan politik masyarakat industri.

c.       Pembangunan Politik sebagai Moderenisasi Politik.

d.      Pembangunan Politik Sebagai Operasi Negara-Bangsa.

e.       Pembangunan Politik sebagai Pembanguna Administrasi dan Hukum

f.       Pembangunan Politik sebagai Mobilitas dan Partisipasi Masa

g.      Pembangunan politik sebagai pembinaan demokrasi.

h.      Pembangunan politik sebagai stabilitas dan perubahan teratur.

i.        Pembangunan Politik Sebagai Mobilitas Dan Kekuasaan

j.        Pembangunan Politik dan Kesejahteraan Rakyat

3.      RUANG LINGKUP PEMBANGUNAN POLITIK

a.       Pembangunan sistem politik

b.      Pembangunan ideologi politik

c.       Pembangunan nasionalisme politik

B.     SARAN

Semoga dengan mengetahui teori tentang sistem politik Indonesia. Kita nantinya bisa menjalankan sistem-sistem politik dengan sesuai teori sehingga bisa berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Sudarsono, Juwono.1982. Pembangunan Politik dan Perubahan Politik. Penerbit PT Gramedia Jakarta.

Sukarna.1990. Pembangunan Politik. Penerbit Mandar Maju Bandung.

http://wwwsumardideddy.blogspot.com/2010/05/makalah-pembangunan-politik-dalam.html